SERANG - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, terkait kinerja 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Koordinator lapangan Bagas Yulianto mengatakan saat di sela aksi berlangsung menyampaikan kepada media, "memasuki 100 hari masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang baru, gelombang kekecewaan publik kian menguat. Harapan besar rakyat Banten terhadap lahirnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat justru dibalas dengan praktik-praktik lama yang berulang, birokrasi yang kaku dan tidak efisien, aroma kolusi dalam pengisian jabatan strategis, serta berbagai dugaan korupsi yang mencederai rasa keadilan publik," ucap Bagas. Kamis 19/06/25.
Lebih lanjut menurut Bagas, "kondisi ini mencerminkan bahwa reformasi birokrasi di Provinsi Banten masih jauh panggang dari api. Kinerja pemerintah belum menunjukkan perubahan berarti dalam hal pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Berbagai janji yang digaungkan saat masa kampanye nyaris tak terlihat realisasinya di lapangan," ujarnya.
Masih kata korlap, "kekecewaan semakin dalam ketika rakyat mendapati indikasi kuat adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam seleksi jabatan publik, seperti proses seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dinilai tidak transparan, penuh kepentingan politik, dan diduga kuat menjadi ruang kompromi antara elit kekuasaan dan loyalis politik. Hal ini bukan hanya merusak prinsip meritokrasi, tetapi juga mengkhianati semangat reformasi birokrasi yang seharusnya bersih dari intervensi politik praktis," tandasnya.
Bagas Yulianto juga mengatakan bahwa, tidak hanya soal birokrasi, persoalan korupsi juga mencuat kembali ke permukaan, salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pengelolaan RSUD Cilograng, Labuan.
"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bersih dari korupsi, bukan justru dijadikan ladang bancakan oleh oknum pejabat tak bertanggungjawab. Bila kasus ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus tergerus," ungkapnya.
Sementara itu, krisis di sektor pendidikan dan agraria pun tak kunjung terselesaikan. Masih banyak anak-anak di Banten yang kesulitan mengakses pendidikan karena berbagai syarat administratif dan biaya tersembunyi, bertolak belakang dengan semangat konstitusi yang menjamin hak pendidikan setiap warga negara.
Di sisi lain, konflik agraria di berbagai wilayah Banten menunjukkan bahwa reformasi agraria sejatinya belum juga menjadi agenda prioritas pemerintahan saat ini. Petani dan masyarakat adat terus kehilangan tanah mereka akibat proyek-proyek besar dan permainan mafia tanah yang dilindungi oleh kekuasaan.
"Melihat kondisi ini, kami rakyat yang sadar dan peduli tidak akan tinggal diam. Kami akan turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi serta kemarahan rakyat melalui aksi demonstrasi damai. Kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab, menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan, transparansi dan keberpihakan kepada rakyat," pungkasnya.
Tuntutan saat melakukan unjuk rasa adalah;
1. Cabut legitimasi hasil seleksi Sekretaris Daerah yang sarat manipulasi politik dan tidak transparan, pemerintahan yang baik dimulai dari birokrasi yang bersih dan seleksi jabatan yang adil,
2. Usut tuntas dugaan hubungan kepentingan antara Gubernur dan kandidat Sekda “jagoan politiknya” rakyat menolak dinasti kekuasaan dan penempatan jabatan berdasarkan kepentingan pribadi,
3. Lakukan proses seleksi ulang yang jujur, objektif dan diawasi publik,
4. Ciptakan pendidikan gratis tanpa syarat bagi seluruh rakyat Banten, Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Hapus pungutan liar dan syarat diskriminatif,
5. Wujudkan reforma agraria sejati di Banten. Redistribusi tanah kepada rakyat, hentikan perampasan tanah oleh korporasi dan elit politik,
6. Selidiki dan ungkap tuntas kasus dugaan korupsi di RSUD Cilograng, Labuan. Tangkap dan adili pelaku korupsi, termasuk pihak-pihak yang turut melindungi mereka,
7. Berantas predator seksual diranah Pendidikan,
8. Transparansikan mamin dan anggaran peresmian RSUD Cilograng,
9. Ungkap Aset daerah Provinsi Banten,
10. Tolak Komersialisasi, kapitalisasi dan privatisasi Pendidikan,
11. Usut Tuntas Galian C/Tambang Ilegang yang ada di Provinsi Banten,
12. Tutup Galian C yang merusak jalan dan lingkungan.
"Hidup rakyat!.. Hidup Mahasiswa..!!" Kata penutup disampaikan Bagas Yulianto.
(Suprani)
