TANGERANG - Video Pernyataan Wakil Walikota yang membuat sensasi dan menggoyang publik di Indonesia seakan wartawan dan LSM Abal - Abal membuat para jurnalis seluruh Indonesia geram. Rabu (11/06/2025).
Terlebih didalam video tersebut ada di sebutkan tips cara mengatasi wartawan bodrex dan jangan takut karena saat diminta wawancara, wartawan harus menunjukan kartu A, B dan C.
Ir. Edi Supriadi kerap di sapa Bang Edi Uban dengan geram menilai pernyataan Wakil Walikota Serang tersebut, tidak lain suatu upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
Ir. Edi Supriadi sebagai Kabid perencanaan SDM mengatakan, "kami akan terus mempertanyakan statmen Wakil Walikota Serang yang mengatakan dengan lantangnya didepan para guru atau kepala sekolah, wartawan dan LSM Bodrex yang seakan tidak suka terhadap teman - teman jurnalis dan LSM akan menjadi bumerang bagi dirinya karena video sudah menyebar se-Indonesia," tegasnya, Selasa (10/6/2025).
Lanjutnya, seharusnya Wakil Walikota Serang mengetahui esensi tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dimana semua warga negara termasuk wartawan memiliki hak untuk mendapatkan dan menyebarluaskan informasi secara bebas dan bertanggung jawab.
"Kalau Benar kenapa kalian takut, justru dalam wawancara tersebut bisa menjadi suatu klarifikasi terkait isu dan bisa juga sebagai edukasi untuk masyarakat, apalagi yang anda sebutkan wartawan harus menunjukan Kartu A,B dan C , anda pikir merk batu baterai ABC, bicara yang jelas dalam video agar tidak menuai konflik, lalu kalau masyarakat biasa harus menunjukan kartu apa, Kalau mereka mau bertanya? Tegasnya.
Bang Edi Uban juga menyerukan kepada Wakil Walikota Serang untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui program kerjanya dan apa yang akan, sedang dan sudah dikerjakan, walaupun itu melalui media sosial, jangan terkesan hanya sensasi saja.
"Anda sebagai pejabat publik pemerintahan seharusnya memberikan contoh yang baik dan ucapkan kata-kata yang jelas dan bisa dimengerti serta dipahami secara keseluruhan oleh masyarakat, jangan cuma sekedar buat konten dan sensasi agar viral di sosial media. Janganlah mencari sensasi tapi berkreasi mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN," tandasnya.
Terkait sistem pendidikan yang dilaksanakan terutama setiap Tahun Ajaran Baru dalam penerimaan siswa baru pasti muncul isu-isu seperti kuota titipan, beli kursi dan jalur belakang, Bang Edi Uban menjelaskan kepala sekolah bekerjalah dengan baik dan jujur sesuai aturan yang telah ditetapkan.
"Kami Organisasi Pers DPP Iwo Indonesia kecam keras dan ingatkan Wakil Walikota Serang jangan membuat pernyataan yang tidak etis dan menyebarkan kebencian terhadap insan pers, karena pernyataan ini memperkuat pentingnya ruang demokrasi dan kebebasan pers sebagai pilar dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel," tutupnya.
(Suprani)
