SERANG,- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Banten menyoroti ketimpangan yang terjadi dalam sektor pertambangan rakyat di Provinsi Banten. Koordinator BEM Nusantara Banten periode 2023–2024, Badru Zaman, menyampaikan seruan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi para penambang rakyat.
Menurut Badru, Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam sumber daya mineral, terutama emas, yang tersebar di wilayah seperti Lebak, Bayah, Cikotok, hingga Pandeglang. Salah satu kawasan yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pertambangan emas adalah Cikotok, yang dikenal sebagai salah satu tambang emas tertua di Indonesia. Namun, ia menilai bahwa potensi tersebut belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal.
"Hari ini, masyarakat penambang rakyat kita seperti anak tiri di tanah sendiri. Mereka menggali emas dengan tangan kosong, tanpa perlindungan hukum, tanpa teknologi, dan tanpa jaminan keselamatan kerja. Mereka bukan kriminal, tetapi warga yang ingin hidup layak," ujar Badru.
BEM Nusantara Banten menyoroti ketimpangan akses legalitas, minimnya dukungan teknologi, serta kurangnya pelatihan dan perlindungan terhadap para penambang rakyat. Pemerintah dinilai belum maksimal dalam membina dan memfasilitasi kegiatan tambang rakyat, padahal sektor ini berpotensi menjadi sumber ekonomi alternatif yang kuat dan berkelanjutan jika dikelola dengan tepat.
Badru juga mendorong agar pemerintah segera membentuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di berbagai lokasi yang saat ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat.
"Pemerintah jangan hanya muncul saat konflik atau kecelakaan terjadi. Pemerintah harus hadir sejak awal: membentuk WPR, memfasilitasi perizinan, memberikan pelatihan tambang ramah lingkungan, dan menyediakan teknologi yang memadai," lanjutnya.
Dalam pernyataan resminya, BEM Nusantara Banten turut merilis data lapangan yang menunjukkan bahwa para penambang rakyat di wilayah selatan Banten belum memiliki akses terhadap peralatan keselamatan kerja, serta belum pernah mendapatkan pelatihan teknis terkait metode penambangan yang efisien dan ramah lingkungan.
"Kami tidak hanya bicara soal legalitas, tapi juga soal nyawa. Setiap hari ribuan penambang di Banten turun ke lubang tambang tanpa helm, tanpa sepatu safety, tanpa alat deteksi gas. Ini sangat membahayakan dan tinggal menunggu waktu sampai terjadi tragedi besar," tegas Badru.
Untuk itu, BEM Nusantara Banten mendesak dibentuknya tim kerja lintas sektoral yang dapat mengidentifikasi wilayah tambang rakyat aktif, memetakan kebutuhan teknologi, serta menyusun skema pembinaan menyeluruh. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBD dan APBN guna mendukung proses legalisasi dan pembinaan tambang rakyat.
Tak kalah penting, BEM Nusantara Banten mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak melakukan penindakan secara sepihak terhadap aktivitas tambang rakyat yang belum memiliki izin, selama belum ada solusi yang adil dari pemerintah.
"Jika rakyat tidak diberi izin, tidak diberi pelatihan, lalu dilarang bekerja di tanahnya sendiri, itu bukan penegakan hukum—itu penindasan. Negara tidak boleh menindas rakyatnya sendiri," tutup Badru.
Sebagai bagian dari komitmennya, BEM Nusantara Banten menyatakan siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan tambang rakyat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka juga siap melakukan konsolidasi nasional untuk memastikan suara masyarakat tambang tradisional sampai ke tingkat pengambil kebijakan tertinggi di negeri ini.
