 |
| Dokumentasi Mahasiswa Aksi Demontrasi/ Konferensi Pers di Depan Kejagung RI Pada Senin, 07/07/2025 |
JAKARTA- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi yang masif, kolutif, dan sistematis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, yang Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah SEKDA Provinsi Banten, terutama dalam rentang tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Dalam aksi yang berlangsung damai namun penuh semangat tersebut, mahasiswa menyuarakan desakan kepada Kejaksaan Agung untuk segera mengambil langkah hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di lembaga legislatif Banten. Mereka menyoroti secara khusus peran Deden Apriandhi Hartawan, Sekretaris DPRD aktif yang menurut rencana akan dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Banten pada 9 Juli mendatang. Mahasiswa menilai bahwa pelantikan tersebut sarat dengan konflik kepentingan dan mencederai prinsip meritokrasi dalam sistem kepegawaian negara." Selasa 08/07/2025
Dalam orasi yang bergema di depan pintu gerbang institusi penegak hukum tertinggi itu, FSMB mengungkapkan dugaan adanya penggelembungan anggaran pada sejumlah pos penting. Salah satunya adalah proyek pengadaan perangkat motorized screen senilai Rp18,5 miliar yang diduga kuat mengalami mark-up, serta adanya gratifikasi sebesar Rp2,3 miliar kepada pihak ketiga, termasuk perusahaan bernama Solar Guard. Tak hanya itu, FSMB juga menyuarakan dugaan adanya perjalanan dinas fiktif yang ditaksir mencapai nilai Rp75 miliar, lengkap dengan manipulasi laporan pertanggungjawaban.
Tak kalah mencolok adalah anggaran konsumsi di lingkungan DPRD Banten yang disebut membengkak secara tidak wajar hingga mencapai Rp75 miliar. Jumlah ini dianggap tidak sebanding dengan frekuensi dan volume kegiatan yang dijalankan oleh para anggota dewan. Mahasiswa juga menyoroti lonjakan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp102 miliar, meskipun jumlah kendaraan operasional yang tersedia dinilai sangat terbatas.
Forum Solidaritas Mahasiswa Banten juga mempertanyakan alokasi dana pokok pikiran (pokir) dan reses DPRD yang mencapai Rp117 miliar. Mereka menilai anggaran tersebut rawan dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis dan bukan untuk kepentingan publik sebagaimana mestinya. Kondisi ini, menurut FSMB, mencerminkan kerusakan tata kelola anggaran di tubuh DPRD yang harus segera diintervensi oleh lembaga penegak hukum.
Lebih lanjut, mahasiswa dengan tegas menolak rencana pelantikan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekretaris Daerah. Mereka menyebut bahwa proses tersebut bukanlah bagian dari manajemen talenta ASN yang objektif dan kompetitif, melainkan merupakan praktik “manajemen selera” yang sarat dengan kongkalikong dan permainan kekuasaan.
Dalam seruannya, FSMB mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menangkap dan memeriksa Deden Apriandhi Hartawan serta melakukan audit forensik terhadap seluruh anggaran DPRD Banten selama periode 2022 hingga 2024. Mereka juga menuntut pembongkaran jaringan mafia proyek dan gratifikasi di lingkungan legislatif daerah serta pengembalian seluruh uang rakyat yang telah digerogoti.
Aksi ini sekaligus menjadi panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan media massa untuk ikut serta dalam mengawal jalannya penegakan hukum di Banten. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam saat uang rakyat diselewengkan oleh segelintir elit yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Hari ini mahasiswa Banten bersuara di pusat keadilan republik ini. Ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan perlawanan terhadap kebusukan birokrasi yang menghianati rakyat,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Dengan semangat juang yang tinggi, mahasiswa menutup aksi mereka dengan pekikan lantang: Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Banten! Lawan Oligarki! Bersihkan DPRD Banten dari Koruptor Berjubah Pejabat." (Red)
Penulis : Tayo
