Dokumentasi Badan HMI Jabodetabeka Banten Saat berada di ruangan Audiensi menunggu Kanwail Kemenag Banten "Rabu, 08/10/2025
SERANG, — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jabodetabeka–Banten menyampaikan kekecewaannya terhadap penundaan berulang audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Banten. Pertemuan tersebut sedianya membahas sejumlah persoalan strategis, terutama terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di wilayah Banten.
Audiensi yang telah dijadwalkan sejak September 2025 itu disebut telah beberapa kali mengalami penundaan. Padahal, menurut BADKO HMI, pertemuan ini sangat penting dan mendesak mengingat masih banyak problem mendasar yang dirasakan masyarakat terkait pelayanan haji dan umrah.
“Kami sangat menyesalkan ketidaksiapan pihak Kanwil Kemenag dalam menindaklanjuti agenda audiensi ini. Tujuan kami sederhana, ingin berdialog, menyampaikan aspirasi, dan mencari solusi bersama terkait problem pelayanan haji dan umrah yang menjadi keresahan masyarakat,” tegas Naseh Al-Aziiz, Ketua Bidang Pemberdayaan Umat BADKO HMI Jabodetabeka–Banten, dalam keterangan resminya.
Daftar Persoalan Krusial yang Mendesak Diperhatikan. BADKO HMI menilai terdapat sejumlah persoalan penting yang membutuhkan perhatian serius dari Kemenag Banten, antara lain:
1. Lamanya masa tunggu calon jamaah haji (JCH) yang mencapai lebih dari 25 tahun di beberapa kabupaten seperti Lebak dan Pandeglang.
2. Total JCH yang masuk daftar tunggu telah mencapai 106.132 orang untuk keberangkatan tahun 2026.
3. Ketidakmerataan kuota haji antar daerah yang menimbulkan kesenjangan pelayanan antar kabupaten/kota.
4. Minimnya transparansi sistem informasi haji, yang membuat banyak calon jamaah tidak mendapatkan kepastian terkait jadwal keberangkatan maupun status administrasi.
5. Kualitas layanan kesehatan, pemondokan, dan katering yang perlu terus dievaluasi agar jamaah mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi.
BADKO HMI menegaskan bahwa audiensi tersebut sejatinya dimaksudkan sebagai ruang silaturahmi kelembagaan antara mahasiswa dan pemerintah, bukan sebagai bentuk konfrontasi.
Namun, penundaan berulang dari pihak Kanwil Kemenag membuat ruang dialog yang diharapkan produktif tersebut belum dapat terwujud hingga kini.
“Kami menghormati kesibukan Kakanwil, tetapi persoalan umat tidak bisa terus ditunda. Kami berharap Kemenag Banten menunjukkan itikad baik untuk berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat,” tegas Naseh.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti pentingnya transparansi informasi agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
“Keinginan kami sederhana, kami hanya ingin mengetahui secara transparan terkait problematika haji dan umrah yang banyak menimbulkan opini liar dan keresahan masyarakat, khususnya di Provinsi Banten," tutur Naseh.
Terakhir, dirinya bersama BADKO HMI menegaskan tetap berkomitmen menjaga etika kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi. Namun, organisasi mahasiswa ini tidak akan tinggal diam apabila ruang dialog publik terus diabaikan oleh pihak berwenang.
"Apakah Kakanwil tidak ingin menemui kami? Jika hal ini terus dibiarkan. Maka BADKO HMI Jabodetabeka–Banten akan mempertimbangkan langkah aksi untuk mendesak pencopotan Kakanwil dan Kepala Bidang Haji demi terwujudnya Banten yang bersih dari praktik korupsi,” tutup Naseh Al-Aziiz.
Penulis : Tayo
