Oleh: Agus MLD - Pemerhati Kebijakan Publik & Pendidikan
OPINI - Konstelasi perebutan tahta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten belakangan ini makin terasa seperti sinetron FTV, penuh kejutan, minim transparansi dan endingnya bikin kening berkerut. Alih-alih memberikan angin segar untuk para loyalis Gubernur Andra Soni, seleksi Sekda malah jadi ajang "prank nasional" bagi para pendukungnya.
Bagaimana tidak? Nama Deden Apriandhi, Plh. Sekda yang “dibesarkan” dalam orbit kekuasaan sebelumnya, tiba-tiba dinobatkan sebagai pemuncak nilai seleksi versi Tim Pansel.
Padahal, publik sempat menaruh harapan, "Era Baru Banten" ala Andra Soni akan dimulai dari titik kulminasi, penyegaran birokrasi. Namun faktanya, seperti sinyal WiFi di pelosok Pandeglang, lemah dan sering menghilang.
Bukannya merangkul loyalis atau kader muda profesional, jabatan-jabatan basah di eselon 2 justru mendarat manis di pangkuan tokoh-tokoh yang erat kaitannya dengan gerbong Airin Rachmi Diany, mantan Wali Kota Tangsel yang disebut-sebut punya radar kekuasaan lebih canggih dari Google Maps.
“Ini seleksi atau seminar motivasi?” celetuk seorang ASN muda di lingkup KP3B, sambil menunjukkan hasil penelusuran latar belakang kandidat utama. “Kualifikasi S2 sih oke, tapi kenapa yang S3 dengan pengalaman nasional justru ‘disunat’ sejak dalam pikiran?”
Untuk diketahui, seleksi Sekda Banten kali ini diikuti oleh sejumlah nama dengan portofolio mentereng dan memiliki gelar doktor. Namun nilai akhir menempatkan mereka di bawah Deden Apriandhi—yang, meski tak bisa dipandang remeh, belum pernah terlihat sebagai figur terdepan dalam reformasi birokrasi.
Yang bikin tambah greget, pansel tidak membuka nilai lengkap atau penjabaran parameter penilaian. Ujung-ujungnya, warganet Banten mulai berspekulasi, ini “kalah dukun?” atau “kalah dekeng?" Bahkan ada yang menyebut praktik ini sebagai politik gincu, kelihatan kinclong di luar, padahal dalamnya bau amis.
Lucunya, sementara loyalis Andra Soni sibuk bikin grup WhatsApp koordinasi “penyegaran OPD”, justru pendukung Airin sibuk isi daftar hadir pelantikan.
Beberapa nama kini nangkring nyaman di jabatan strategis seperti Dispar, Kesbangpol, Dinas Ketahanan Pangan, Biro Umum, Dinas ESDM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Diskominfo, Inspektorat, Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Biro Perekonomian dan Adpem, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Ini seperti menonton pertandingan bola, tapi yang teriak-teriak dukung dari tribun malah disuruh jadi tukang parkir.
Secara ilmiah, ini menandakan adanya disconnection antara visi politik kepala daerah dan eksekusi teknokratis di tingkat struktural. Dalam literatur manajemen pemerintahan, fenomena ini dikenal sebagai bureaucratic drift, yaitu ketika birokrasi tidak sejalan dengan arah politik pimpinan tertinggi. Ironisnya, dalam konteks Banten, driftnya bukan pelan-pelan, tapi sudah macam longsor di Serang Timur, langsung nyelonong!
Masyarakat mencatat bahwa “ketidakharmonisan antara kepala daerah dan perangkat birokrasi berisiko menggagalkan RPJMD.” Kalau diibaratkan kapal, Gubernur jadi nakhoda yang peta jalannya diubah diam-diam oleh anak buah yang pegang kemudi. Tidak heran, APBD pun bisa terancam mandul alias disetir untuk kepentingan "aliansi sisa pilkada".
Sementara itu, para loyalis Andra yang berharap karpet merah malah dapat sapu lidi. Salah satu aktivis muda Banten yang sempat jadi relawan pemenangan di Pilgub mengeluhkan, “Kami sudah capek jungkir balik saat kampanye, masa sekarang malah jadi tamu tak diundang di rumah sendiri?”
Pertanyaannya, akankah Gubernur Andra Soni bertindak? Atau ini memang bagian dari strategi diam seribu makna ala Sun Tzu edisi Banten? Kalau iya, maka ini benar-benar strategi ninja politik, datang tanpa suara, hilang tanpa jejak.
Kalau begini caranya, rakyat kecil boleh bertanya, "Siapa sebenarnya yang sedang memimpin Banten? Gubernur hasil Pilkada atau Gubernur bayangan dengan jaringan warisan?" Yang jelas, satu pelajaran penting dari seleksi Sekda Banten kali ini, jangan terlalu percaya pada janji perubahan, sebelum tahu siapa yang ngatur daftar hadir rapat.