PANDEGELANG - Salah satu organisasi masyarakat Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) menyoroti atas terjadinya dugaan pungli dalam program PTSL. Ketua DPAC PPBNI Kecamatan Sukaresmi, Iwan mengecam keras dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum perangkat desa terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang - Banten.
Iwan Ketua Ormas Satria Banten, mendesak aparat Kepolisian untuk segera mengungkap, menangkap dan memproses hukum para terduga pelaku.
“Pemerintah pusat dengan baik hati memberikan program kepastian hukum tanah untuk masyarakat dengan biaya 150 ribu rupiah. Oknum diduga prangkat desa dan jajarannya ini justru malah menyengsarakan masyarakat,” ucap Iwan via telepon kepada wartawan, Jum'at (22/11/2024).
Ia mengaku melihat bukti video investigasi beredar di saat warga di wawancarai oleh wartawan mengakui bahwa warga di minta pembayaran berpariatif seperti membayar uang pengukuran Rp 250.000, uang materai Rp 25.000 dan terakhir Rp 750.000 yang peruntukannya tidak jelas, total keseluruhan Rp 1.025.000, ada yang Rp 1.000.000, ketika akan pengambilan sertifikat yang sudah jadi.
"Jelas ini dapat dikatakan sebagai korupsi, yang merugikan masyarakat. Dengan tegas kami minta aparat tangkap oknum tersebut,” tegasnya.
Masih kata Iwan juga meminta, Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi memberikan sanksi berat kepada diduga oknum aparatur desa yang diduga terlibat.
“Kades sebagai ketuanya kan? jadi gak ada itu alasan kades gak tahu, semua kan berdasar tanda tangan dan keputusan kades, jadi jelas, kades diduga terlibat aksi korupsi tersebut. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas,” ungkap iwan.
Lanjut Iwan, bahkan mendesak Pemda Pandeglang untuk mengevaluasi kinerja perangkat desa dan kepada APH untuk mengusut dugaan pungli tersebut.
“Kades orang asli Desa Sidamukti kan?, merasa di kampungnya jadi bisa seenaknya saja, yang jadi korban jelas warganya, dia gak pantas jadi pemimpin,” tutupnya.
(Suprani)
