PANDEGLANG - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 2 di Kabupaten Pandeglang. Proses seleksi tahun ini dinilai sarat persoalan dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.
Wakil Ketua DPD KNPI Pandeglang, Ahmad Syafaat mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi di dua sekolah favorit tersebut. Situasi ini memicu keresahan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di bawah kewenangan provinsi.
“KNPI mendorong Kadisdikbud segera melakukan audit internal dan membuka ruang klarifikasi terbuka kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan semakin memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, KNPI meminta Gubernur Banten dan Wakil Gubernur untuk tidak tinggal diam. Mereka diminta turun tangan langsung mengawal transparansi dan integritas dalam sektor pendidikan yang menjadi salah satu indikator kemajuan daerah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur Banten harus hadir menjawab keresahan rakyat. Ini momentum menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi pendidikan, bukan hanya seremoni dan janji politik,” tambahnya.
KNPI menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara, dan negara dalam hal ini pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena praktik tak adil dalam sistem penerimaan sekolah.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI menyatakan siap bersinergi dalam melakukan pengawasan kebijakan publik, khususnya pada sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda Banten.
Penulis : Tayo
