JAKARTA, – Dugaan manipulasi dalam penyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur kembali ramai. Pasalnya, dalam laporan LHKPN 2021 hingga 2024 tersebut diduga IA (inisial), pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak transparan.
IA diduga memiliki kendaraan roda empat jenis Ferrari, namun alat transportasi tersebut tidak dicantumkan di LHKPN, sehingga berpotensi pada dugaan pengemplangan pajak dan pemalsuan dokumen dalam penyerahan laporan LHKPN.
Gerakan Persatuan Pemuda Indonesia (GP2I) mengecam prilaku IA dengan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Koordinator aksi GP2I, Abdul Kadir Sofyan, menuturkan LHKPN IA tergolong tidak wajar, mengingat jabatan strategis IA di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“IA ini orang besar di Pemprov, utamanya di DKP Jatim. Tidak wajar jika hartanya hanya naik 10 juta dalam satu tahun. Data lainnya yang kami peroleh, IA ini memiliki kendaraan jenis Ferrari, namun saat kami melakukan penelusuran data di LHKPN, jenis kendaraan tersebut tidak ada, kami curiga itu memang disembunyikan”, tutur Sofyan.
Dari data LHKPN yang diberikan oleh GP2I, ditemukan jenis kendaraan yang ditulis oleh IA hanya dua, yakni mobil minibus Innova tahun 2018 dengan harga 215.000.000 dan motor Kawasaki trail tahun 2015 seharga 5.000.000.
“itu yang LHKPN ya. Belum dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh IA berupa mobil Innova Zenix, ini juga harus ditelusuri oleh KPK. Sebab jika ini dibiarkan dapat menjadi bola liar, dan dianggap wajar dan biasa di kalangan pejabat Pemprov”, pintanya.
Selain dugaan manipulasi LHKPN dan penerimaan gratifikasi mobil jenis Innova Zenix, GP2I juga mengangkat poster yang bertuliskan “terduga penjahat kelamin harus diadili”.
“Kalau yang tadi soal pidana, nah ini soal moralitas dan disiplin ASN. Dimana IA ini diduga menjalin asmara dengan mantan istri Bupati di Jawa timur, bahkan IA diduga pernah melakukan pelecehan kepada rekenanannya di Dinas Kelautan dan Perikanan”, tambahnya.
Dirinya meminta agar dugaan kasus perselingkuhan dan pelecehan ini menjadi atensi dari pemerinta pusat, dan berharap agar IA dipanggil dan diperiksa.
“Kami pastikan, jika IA tidak segera dipanggil untuk diperiksa, atau Gubernur tidak segera mencopotnya. Aksi ini tidak akan berhenti disini, akan terus ada aksi-aksi demo lainnya, bahkan kami tidak segan untuk mempublish nama lengkap dan jabatan IA ini ke media”, pungkasnya.
Penulis : Ty
